Menimbang Seruan Hukuman Mati bagi Koruptor: Apakah Sesederhana Itu dalam Islam?
Belakangan ini media sosial kembali ramai dengan seruan, “Koruptor harus dihukum mati!” Setiap kali terungkap kasus korupsi bernilai triliunan rupiah, suara tersebut menggema di berbagai platform. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa hukuman penjara tidak lagi memberi efek jera. Mereka melihat para koruptor masih dapat menikmati hasil kejahatannya, sementara rakyat kecil harus menanggung akibatnya.
Sekilas, gagasan hukuman mati tampak sederhana. Korupsi merugikan negara, membuat rakyat menderita, bahkan dalam banyak kasus dapat mengakibatkan kemiskinan, kelaparan, rusaknya pelayanan kesehatan, hingga hilangnya nyawa secara tidak langsung. Lantas, apakah Islam juga memandang hukuman mati sebagai solusi yang tepat?
Korupsi adalah Dosa Besar
Tidak ada keraguan bahwa korupsi merupakan dosa besar dalam Islam. Korupsi mengandung unsur khianat terhadap amanah, memakan harta dengan cara yang batil, serta menzalimi masyarakat luas.
Allah Ta’ala berfirman:
“Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil.”
(QS. Al-Baqarah: 188)
Rasulullah ﷺ juga memberikan peringatan keras terhadap pelaku ghulul (penggelapan harta amanah). Beliau bersabda bahwa pada hari kiamat pelaku ghulul akan datang sambil memikul barang yang ia curangi. Ancaman ini menunjukkan betapa beratnya dosa tersebut.
Korupsi bukan sekadar mengambil uang negara. Di balik setiap rupiah yang dikorupsi, bisa jadi ada jalan rusak yang tidak diperbaiki, rumah sakit yang kekurangan alat, bantuan sosial yang tidak sampai kepada penerima, atau sekolah yang gagal dibangun. Dampaknya dapat dirasakan oleh jutaan orang.
Dampak Korupsi Bisa Mematikan
Sebagian orang kemudian berargumen, “Bukankah korupsi yang menyebabkan rakyat kelaparan atau meninggal juga sama saja dengan membunuh?”
Memang harus diakui, korupsi berskala besar dapat melahirkan kerusakan yang luar biasa. Dana bantuan bencana yang diselewengkan dapat membuat korban tidak memperoleh makanan. Anggaran kesehatan yang dikorupsi bisa menghilangkan kesempatan pasien memperoleh pengobatan. Anggaran pendidikan yang dicuri membuat generasi kehilangan masa depan.
Dalam kondisi tertentu, dampaknya bahkan dapat menyebabkan kematian secara tidak langsung.
Karena itulah, sebagian ulama kontemporer memasukkan korupsi besar sebagai bentuk fasad fil ardh (kerusakan di muka bumi) yang sangat berat dan berpendapat bahwa penguasa dapat menjatuhkan hukuman ta’zir yang sangat keras apabila dipandang membawa kemaslahatan.
Namun, di sinilah letak pentingnya ilmu. Beratnya dampak suatu kejahatan tidak otomatis berarti jenis hukumannya sama dengan pembunuhan.
Islam Sangat Menjaga Kesucian Nyawa
Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa (hifzhun nafs).
Allah Ta’ala berfirman:
“Barang siapa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia.”
(QS. Al-Ma’idah: 32)
Nabi ﷺ juga bersabda bahwa darah seorang Muslim tidak halal ditumpahkan kecuali dengan sebab-sebab yang telah ditetapkan syariat.
Karena itulah para ulama sangat berhati-hati dalam perkara yang menyangkut nyawa. Mereka tidak mudah menetapkan hukuman mati kecuali berdasarkan dalil yang jelas serta pembuktian yang sangat kuat.
Apakah Nabi ﷺ Pernah Menghukum Mati Koruptor?
Inilah pertanyaan penting yang sering terlupakan dalam perdebatan.
Dalam berbagai riwayat sahih, Rasulullah ﷺ memberikan ancaman yang sangat keras terhadap pelaku ghulul. Namun, tidak ditemukan riwayat bahwa beliau menjadikan korupsi sebagai tindak pidana yang hukum asalnya adalah hukuman mati.
Ini menjadi salah satu alasan mengapa mayoritas ulama klasik tidak memasukkan korupsi ke dalam jarimah yang memiliki hukuman mati secara baku.
Bukan karena mereka menganggap korupsi ringan. Justru sebaliknya, mereka memandang bahwa perkara yang menyangkut darah harus benar-benar berhenti pada batas yang telah ditetapkan syariat.
Mengapa Sebagian Ulama Kontemporer Berbeda Pendapat?
Sebagian ulama masa kini melihat bentuk korupsi modern jauh lebih kompleks dibanding masa lalu.
Korupsi hari ini dapat mencapai nilai triliunan rupiah, melibatkan banyak pihak, bahkan mengguncang perekonomian negara. Ada yang berpendapat bahwa apabila korupsi menyebabkan kerusakan luar biasa terhadap masyarakat, penguasa boleh menjatuhkan hukuman ta’zir yang sangat berat, bahkan hingga hukuman mati, apabila memenuhi syarat-syarat yang ketat.
Namun pendapat ini merupakan wilayah ijtihad, bukan perkara yang telah menjadi kesepakatan seluruh ulama.
Artinya, perbedaan pandangan tersebut tidak boleh disikapi dengan saling menyesatkan. Yang diperdebatkan bukan apakah korupsi itu dosa besar—karena semua sepakat demikian—melainkan apakah hukuman mati termasuk bentuk ta’zir yang dibenarkan untuk kasus tersebut.
Jangan Menyederhanakan Persoalan
Media sosial sering kali menyederhanakan persoalan menjadi slogan singkat: “Hukum mati selesai.”
Padahal dalam praktiknya muncul banyak pertanyaan yang harus dijawab secara adil.
Bagaimana jika terjadi salah vonis?
Bagaimana memastikan seluruh proses peradilan benar-benar bersih dari intervensi?
Bagaimana jika koruptor hanya menjadi “kambing hitam” sementara aktor utama lolos?
Bagaimana menetapkan hubungan sebab-akibat bahwa suatu kematian benar-benar merupakan akibat langsung dari korupsi tertentu?
Semua pertanyaan ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati bukan hanya persoalan beratnya kejahatan, tetapi juga menyangkut keadilan pembuktian.
Yang Disepakati: Koruptor Harus Dihukum Berat
Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai hukuman mati, hampir tidak ada ulama yang meremehkan kejahatan korupsi.
Koruptor wajib:
- mengembalikan harta yang dirampas,
- menerima hukuman yang memberikan efek jera,
- dicabut keuntungan hasil korupsinya,
- dan dihukum sesuai keputusan pengadilan yang adil.
Syariat berdiri di atas dua prinsip sekaligus: menjaga hak masyarakat dari kezaliman dan menjaga agar hukuman tidak melampaui batas yang dibenarkan.
Penutup
Korupsi adalah kejahatan besar yang dapat menghancurkan sebuah bangsa. Tidak berlebihan jika masyarakat marah ketika melihat uang rakyat dirampas oleh segelintir orang. Kemarahan tersebut lahir dari rasa keadilan yang terusik.
Namun sebagai seorang Muslim, kita juga diajarkan untuk menimbang setiap persoalan dengan ilmu, bukan hanya dengan emosi. Seruan “hukum mati koruptor” memang terdengar sederhana, tetapi dalam perspektif syariat persoalannya tidak sesederhana itu. Kesucian nyawa merupakan prinsip yang sangat dijaga, sementara korupsi sendiri tidak memiliki nash yang secara eksplisit menetapkan hukuman mati sebagai hukuman asalnya.
Oleh karena itu, pembahasan hukuman mati bagi koruptor berada dalam wilayah ijtihad para ulama. Yang pasti, tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi, dan negara wajib menghadirkan penegakan hukum yang adil, tegas, serta mampu melindungi hak-hak masyarakat. Dengan demikian, semangat memberantas korupsi tetap berjalan seiring dengan prinsip keadilan yang diajarkan Islam.
This post has been viewed 200 times.
