Kolonialisme, Feodalisme, dan Kepemimpinan Muslim: Pelajaran Sejarah dalam Perspektif Ahlus Sunnah
Belakangan ini kembali beredar kutipan dari Eduard Douwes Dekker (Multatuli), penulis novel Max Havelaar, yang menyinggung bahwa penderitaan rakyat Nusantara bukan semata-mata disebabkan oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga oleh para elite pribumi yang ikut menindas rakyatnya sendiri. Kutipan ini memancing perdebatan. Sebagian menganggapnya sebagai upaya mengurangi kesalahan kolonialisme, sementara yang lain melihatnya sebagai kritik yang jujur terhadap pengkhianatan para penguasa lokal.
Lalu bagaimana seorang Muslim memandang persoalan ini? Apakah Islam hanya menyalahkan penjajah? Ataukah Islam juga mengkritik para pemimpin pribumi yang bersekutu dengan penjajah?
Islam Mengharamkan Segala Bentuk Kezaliman
Dalam Islam, tolok ukur utama bukanlah asal-usul seseorang, sukunya, ataupun bangsanya. Tolok ukur utama adalah keadilan.
Allah Ta’ala berfirman:
“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8)
Ayat ini mengajarkan bahwa sekalipun kita membenci penjajahan, kita tetap harus bersikap adil dalam membaca sejarah. Sebaliknya, sekalipun seorang pemimpin berasal dari bangsa sendiri dan beragama Islam, jika ia menzalimi rakyat maka ia tetap bersalah.
Islam tidak mengenal standar ganda dalam keadilan.
Kolonialisme Memang Zalim
Tidak ada keraguan bahwa penjajahan merupakan bentuk kezaliman. Penjajahan dilakukan dengan merampas hak suatu bangsa, menguasai sumber daya alamnya, memaksakan kebijakan demi keuntungan penjajah, dan sering kali disertai kekerasan.
Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), misalnya, telah menyebabkan penderitaan luar biasa bagi masyarakat Jawa pada abad ke-19. Banyak rakyat kehilangan lahan, mengalami kelaparan, bahkan meninggal dunia akibat beban kerja yang tidak manusiawi.
Dalam pandangan Islam, tindakan seperti ini termasuk bentuk kezaliman yang jelas dilarang.
Namun, Islam Tidak Membebaskan Pengkhianat dari Kalangan Sendiri
Di sinilah Islam berbeda dari cara pandang yang terlalu emosional.
Islam tidak mengatakan bahwa karena penjajah adalah pelaku utama, maka semua orang yang membantu mereka otomatis bebas dari dosa.
Allah berfirman:
“Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Ma’idah: 2)
Ayat ini sangat relevan terhadap sejarah kolonial. Ketika sebagian bupati, adipati, atau pejabat lokal membantu pemerintah kolonial memeras rakyat demi memperoleh jabatan, kekayaan, dan kehormatan, maka mereka telah menjadi bagian dari kezaliman tersebut.
Mereka bukan sekadar korban sistem, tetapi juga pelaku yang memiliki tanggung jawab moral.
Mengapa Islam Mewajibkan Pemimpin Muslim?
Dalam diskusi seperti ini sering muncul pertanyaan:
“Bukankah Islam mewajibkan kaum Muslim dipimpin oleh seorang Muslim?”
Jawabannya adalah ya.
Mayoritas ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa kepemimpinan atas kaum Muslim pada asalnya harus berada di tangan seorang Muslim.
Allah berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian.” (QS. An-Nisa’: 59)
Para ulama memahami frasa minkum (di antara kalian) sebagai petunjuk bahwa pemimpin kaum Muslim berasal dari kalangan Muslim.
Hal ini juga ditegaskan dalam berbagai kitab fikih siyasah klasik.
Tetapi Pemimpin Muslim Tidak Kebal Kritik
Di sinilah banyak orang keliru memahami ajaran Ahlus Sunnah.
Islam memang mewajibkan kepemimpinan Muslim, tetapi Islam tidak pernah mengatakan bahwa setiap pemimpin Muslim pasti benar.
Bahkan Rasulullah ﷺ telah mengingatkan keras para pemimpin yang mengkhianati amanah.
Beliau bersabda bahwa tidaklah seorang pemimpin yang diberi amanah mengurus rakyat lalu meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya.
Hadis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin Muslim justru sangat besar.
Keislamannya bukan tameng untuk membenarkan kezaliman.
Mengapa Ada Elite Muslim yang Bersekutu dengan Penjajah?
Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa dalam sejarah justru ada penguasa Muslim yang bekerja sama dengan kolonial?
Jawabannya sederhana.
Keislaman seseorang tidak otomatis menghilangkan hawa nafsunya.
Sejak zaman para nabi, selalu ada orang-orang yang mengorbankan kebenaran demi jabatan, kekayaan, atau keselamatan pribadi.
Al-Qur’an bahkan menceritakan bagaimana Fir’aun memiliki para pembesar yang membantu mempertahankan kekuasaannya. Demikian pula setiap rezim zalim sepanjang sejarah hampir selalu memiliki pendukung dari kalangan masyarakat sendiri.
Inilah yang juga terjadi pada masa kolonial.
Belanda tidak memiliki jumlah tentara yang cukup untuk menguasai seluruh Nusantara tanpa bantuan struktur pemerintahan lokal.
Sebagian elite memilih bekerja sama karena memperoleh keuntungan politik dan ekonomi. Sebagian lainnya menolak, bahkan berjuang melawan meski harus kehilangan jabatan atau nyawa.
Karena itu, tidak adil jika seluruh elite pribumi disamaratakan. Ada yang berkhianat, tetapi banyak pula yang berjuang membela rakyat.
Pelajaran bagi Indonesia Masa Kini
Pelajaran terbesar dari sejarah bukanlah sekadar mengenang siapa penjajah dan siapa yang dijajah.
Pelajaran terbesarnya adalah memahami bahwa sebuah bangsa dapat hancur apabila para pemimpinnya kehilangan amanah.
Kolonialisme memang telah berakhir, tetapi godaan terhadap kekuasaan tetap ada.
Korupsi, penyalahgunaan jabatan, nepotisme, jual beli pengaruh, dan kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada rakyat merupakan bentuk-bentuk penyimpangan yang harus terus diwaspadai.
Islam mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan kesempatan memperkaya diri.
Jangan Fanatik kepada Tokoh
Ahlus Sunnah juga mengajarkan agar seorang Muslim tidak fanatik kepada individu.
Kebenaran diukur dengan dalil, bukan dengan siapa yang mengucapkannya.
Karena itu, jika seorang tokoh Muslim berbuat zalim, ia tetap dikritik. Sebaliknya, jika seorang non-Muslim menyampaikan fakta sejarah yang benar, maka fakta tersebut dapat diterima tanpa harus menerima seluruh pemikirannya.
Prinsip para ulama adalah:
“Kebenaran tidak diukur dengan siapa yang mengucapkannya, tetapi seseorang diukur berdasarkan sejauh mana ia mengikuti kebenaran.”
Penutup
Membaca sejarah dengan perspektif Islam menuntut keseimbangan.
Islam tidak membenarkan penjajahan dalam bentuk apa pun. Kolonialisme tetap merupakan kezaliman besar yang telah menyebabkan penderitaan panjang bagi bangsa-bangsa yang dijajah.
Namun, Islam juga tidak membenarkan para elite lokal yang mengkhianati rakyat demi mempertahankan jabatan dan memperoleh keuntungan pribadi. Mereka tetap memikul dosa atas setiap kezaliman yang mereka lakukan.
Di sinilah letak keindahan syariat Islam. Ia tidak memihak berdasarkan suku, bangsa, ataupun kedekatan politik, melainkan memihak kepada keadilan.
Sejarah akhirnya mengajarkan satu pelajaran penting: suatu bangsa memang dapat dijajah oleh kekuatan dari luar, tetapi penjajahan itu akan jauh lebih mudah terjadi ketika di dalam negeri sendiri terdapat orang-orang yang rela menjual amanah demi kepentingan pribadi.
Semoga para pemimpin kaum Muslimin di setiap zaman diberikan taufik untuk menjalankan amanah dengan adil, dan semoga Allah melindungi umat ini dari kezaliman, baik yang datang dari musuh di luar maupun dari pengkhianatan orang-orang di dalam.
This post has been viewed 195 times.
.jpeg)