Selain Donatur Dilarang Ngatur? BIG NO, selain Direktur Dilarang Ngatur
Belakangan ini media sosial ramai dengan meme bertuliskan “donatur dilarang ngatur”. Kalimat tersebut biasanya digunakan sebagai sindiran kepada orang yang sudah berdonasi, lalu merasa memiliki hak penuh untuk mengatur jalannya sebuah program sosial, kegiatan masjid, komunitas, bahkan lembaga kemanusiaan.
Sekilas kalimat tersebut terdengar tegas, lucu, dan relatable. Banyak panitia kegiatan memang pernah menghadapi tipe donatur yang terlalu ikut campur hingga membuat pelaksanaan program menjadi tidak nyaman.
Namun jika dipikir lebih dalam, slogan tersebut sebenarnya terlalu sederhana untuk persoalan yang jauh lebih kompleks. Tidak semua bentuk masukan dari donatur itu buruk. Sebaliknya, tidak semua keinginan donatur juga harus diikuti.
Permasalahan utamanya terletak pada bagaimana pengelola program menjaga keseimbangan antara menerima saran dan tetap mempertahankan arah program.
Contoh Konflik Antar Donatur yang Sering Terjadi
Bayangkan sebuah panitia sedang merencanakan kegiatan bakti sosial berupa program khitanan massal gratis untuk masyarakat kurang mampu.
Panitia bahkan sudah menyiapkan tenaga medis dan bekerja sama dengan layanan seperti misalnya tempat sunat terdekat Banyumas agar acara berjalan aman dan profesional.
Masalah mulai muncul ketika beberapa donatur memiliki keinginan yang berbeda-beda.
- Donatur A ingin acara dilaksanakan di wilayah barat karena menurutnya daerah tersebut lebih membutuhkan.
- Donatur B ingin lokasi dipindah ke wilayah timur karena lebih dekat dengan keluarganya.
- Donatur C meminta agar peserta khitan gratis hanya berasal dari anak yatim.
- Donatur D ingin acara dibuat meriah dengan tambahan hiburan.
- Donatur E meminta sebagian dana dialihkan menjadi bantuan sembako.
Semua donatur merasa usul mereka penting karena sama-sama telah menyumbang dana.
Akhirnya panitia berada dalam posisi sulit.
Haruskah mengikuti donatur dengan nominal terbesar?
Apakah harus mengikuti yang transfer lebih dulu?
Ataukah mengikuti pihak yang paling aktif memberi tekanan?
Jika semua keinginan dipenuhi, maka program bisa kehilangan fokus utamanya.
Bahaya Jika Semua Donatur Ikut Menentukan Arah Program
Ketika terlalu banyak pihak ikut menentukan keputusan operasional, panitia bisa kehilangan efisiensi kerja.
Rapat menjadi panjang.
Keputusan menjadi lambat.
Tujuan program menjadi kabur.
Bahkan tidak jarang relawan menjadi lelah menghadapi konflik internal dibanding melayani masyarakat.
Dalam jangka panjang, lembaga sosial juga bisa kehilangan identitas karena terlalu mudah berubah mengikuti tekanan pihak tertentu.
Tapi Menolak Semua Masukan Donatur Juga Salah
Di sisi lain, slogan “donatur dilarang ngatur” juga terdengar terlalu keras.
Tidak sedikit donatur yang memberikan masukan justru karena mereka peduli terhadap amanah dana yang telah mereka titipkan.
Masukan sehat misalnya:
- meminta transparansi laporan keuangan
- memberi rekomendasi lokasi yang lebih membutuhkan
- mengusulkan efisiensi anggaran
- memberi ide program sosial baru
Masukan seperti ini seharusnya tetap dihargai.
Solusi yang Lebih Bijak
Pengurus yayasan, direktur program, atau panitia inti tetap harus menjadi pengambil keputusan utama karena mereka memahami kondisi lapangan secara menyeluruh.
Mereka tahu keterbatasan tim, kondisi penerima manfaat, serta prioritas kebutuhan yang paling mendesak.
Donatur boleh memberi saran.
Namun keputusan akhir tetap berada di tangan pengelola amanah.
Donatur boleh memberi masukan, tetapi donasi bukan tiket untuk mengendalikan arah lembaga.
Kalimat tersebut terasa jauh lebih adil dibanding sekadar slogan viral yang terlalu hitam putih dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. [wa hide]
This post has been viewed 7 times.
Tinggalkan Balasan