Di Gaza, persoalan kehidupan manusia telah kembali kepada titik yang sangat mendasar. Ketika rumah hancur, makanan dan air bersih sulit diperoleh, fasilitas kesehatan rusak, dan rasa aman tidak tersedia, maka berbicara tentang pembangunan dalam arti normal tentu menjadi sesuatu yang berbeda.
Manusia pada dasarnya membutuhkan banyak hal: keamanan, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial yang layak. Tetapi dalam kondisi perang, kebutuhan tersebut memiliki urutan prioritas. Keselamatan dan kebutuhan dasar harus terlebih dahulu dipastikan sebelum masyarakat dapat kembali membangun kehidupan secara normal.
Karena itu, ketika ada pihak yang ingin membangun kembali Gaza, menyediakan rumah, sekolah, rumah sakit, jaringan air, listrik, dan fasilitas umum, tentu itu adalah sesuatu yang sangat baik. Arab Saudi sendiri memiliki rekam jejak dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat Palestina. Melalui Saudi Fund for Development, Saudi Arabia pernah membiayai proyek perumahan besar di Rafah, Gaza, seluas lebih dari 481.000 meter persegi dengan total biaya lebih dari 401 juta riyal Saudi. Proyek tersebut mencakup 1.737 unit rumah dalam tiga tahap, disertai sekolah, pusat kesehatan, fasilitas perdagangan, masjid, jaringan air, sanitasi, listrik, jalan, dan fasilitas umum lainnya.
Ini menunjukkan bahwa membangun kembali kehidupan masyarakat Palestina bukan sekadar membangun bangunan. Yang dibutuhkan adalah sebuah lingkungan kehidupan yang utuh.
Namun muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: bagaimana memastikan bangunan-bangunan tersebut tidak kembali menjadi sasaran perang?
Rumah yang dibangun tetapi tidak aman
Bayangkan seseorang kehilangan rumah akibat perang. Kemudian datang bantuan internasional. Rumahnya dibangun kembali. Sekolah diperbaiki. Rumah sakit dibangun. Jalan dibuka. Air dan listrik kembali mengalir.
Semua itu tentu sangat berarti.
Tetapi jika beberapa tahun kemudian perang kembali terjadi dan rumah-rumah tersebut kembali dihancurkan, maka masyarakat Gaza hanya akan terus berada dalam siklus:
hancur → dibangun → hancur lagi → dibangun lagi.
Dalam kondisi seperti itu, pembangunan fisik saja tidak menyelesaikan akar persoalan.
Karena itu, persoalan Gaza bukan hanya persoalan reconstruction, tetapi juga security.
Membangun rumah tanpa memberikan jaminan keamanan adalah seperti membangun kembali sebuah kota tanpa memastikan bahwa kota tersebut terlindungi dari kehancuran berikutnya.
Inilah sebabnya pembicaraan mengenai masa depan Gaza tidak bisa berhenti pada pertanyaan: “Siapa yang akan membayar pembangunan Gaza?”
Pertanyaan yang sama pentingnya adalah:
“Siapa yang akan menjamin bahwa Gaza tidak kembali dihancurkan?”
Tetapi apakah jawabannya harus berupa persenjataan?
Di sinilah persoalannya menjadi jauh lebih rumit.
Sebagian orang akan berpikir sederhana: kalau Palestina tidak memiliki kekuatan bersenjata, sementara Israel memiliki militer yang sangat kuat, bukankah akan terjadi ketimpangan yang sangat besar?
Kekhawatiran tersebut secara logis memang dapat dipahami.
Sebuah masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya akan sangat bergantung kepada pihak lain untuk menjamin keselamatannya.
Namun di sisi lain, mempertahankan kelompok-kelompok bersenjata tanpa mekanisme politik dan keamanan yang jelas juga berpotensi mempertahankan siklus perang.
Jadi persoalannya bukan semata-mata:
“Senjata atau tidak ada senjata?”
Persoalan yang lebih penting adalah:
“Siapa yang memegang kekuasaan keamanan, kepada siapa mereka bertanggung jawab, dan siapa yang menjamin bahwa tidak ada pihak yang dapat menyerang Gaza sesuka hati?”
Ini adalah persoalan negara, kedaulatan, hukum, dan jaminan internasional.
Rencana pascaperang memang mengatur demiliterisasi
Dalam kerangka yang sekarang sedang dibahas secara internasional, terdapat gagasan bahwa Gaza akan mengalami demiliterisasi, sementara keamanan tidak dibiarkan kosong.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 mengesahkan kerangka yang mencakup pembentukan International Stabilization Force (ISF). Pasukan ini dirancang untuk membantu menstabilkan Gaza, melindungi warga sipil dan operasi kemanusiaan, mendukung kepolisian Palestina yang telah melalui proses seleksi, serta mengawasi proses demiliterisasi.
Dengan demikian, gagasannya bukan sekadar:
Hamas dilucuti, kemudian Gaza dibiarkan tanpa perlindungan.
Secara konseptual, model yang dirancang adalah:
kelompok bersenjata dibubarkan/didemiliterisasi → keamanan diambil alih oleh struktur keamanan yang sah → ada pasukan stabilisasi internasional → kepolisian Palestina dibangun → Israel secara bertahap menarik diri sesuai tahapan yang disepakati.
Laporan PBB pada Mei 2026 juga menjelaskan bahwa proses dekomisioning senjata dirancang bertahap dan diverifikasi secara internasional. International Stabilization Force akan berfungsi sebagai penyangga, membantu melindungi operasi kemanusiaan, sementara penarikan pasukan Israel dikaitkan dengan kemajuan proses demiliterisasi.
Jadi secara teori, ada pengganti bagi kekuatan bersenjata kelompok-kelompok tersebut.
Tetapi di sinilah persoalan terbesarnya.
Siapa yang menjamin penjamin?
Sebuah pasukan internasional hanya efektif jika benar-benar memiliki kemampuan dan mandat untuk melindungi masyarakat.
Kalau pasukan internasional hanya berada di Gaza sebagai simbol, tetapi tidak mampu mencegah serangan dari pihak mana pun, maka persoalan keamanan sebenarnya belum selesai.
Inilah yang membuat pertanyaan tentang jaminan keamanan menjadi sangat penting.
Misalnya, jika Hamas atau kelompok lain diwajibkan menyerahkan senjata, sementara Israel tetap memiliki kemampuan militer yang jauh lebih besar, maka harus ada kepastian bahwa Israel juga terikat pada mekanisme yang dapat mencegah serangan sepihak.
Kalau tidak, akan muncul situasi yang secara prinsip sangat tidak seimbang:
satu pihak diwajibkan tidak memiliki kekuatan militer, sementara pihak lain tetap memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan dapat melakukan operasi apabila merasa memiliki alasan keamanan.
Tentu dari sudut pandang Israel, mereka akan mengatakan bahwa demiliterisasi diperlukan agar serangan terhadap Israel tidak terulang. Itu adalah salah satu alasan utama mengapa Israel menuntut Hamas dilucuti.
Tetapi dari sudut pandang Palestina, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting:
Jika kami menyerahkan kemampuan bersenjata, apa jaminannya bahwa kami tidak akan kembali diserang, diduduki, atau dipaksa hidup di bawah ancaman militer?
Kedua persoalan tersebut harus dijawab secara bersamaan jika ingin menciptakan perdamaian yang bertahan lama.
Masalahnya: kesepakatan belum tentu sama dengan realitas
Perkembangan terbaru menunjukkan betapa sulitnya menjalankan formula tersebut.
Pada Agustus 2026, pejabat Israel masih memperdebatkan tahapan penarikan pasukan dan pelucutan Hamas. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak ingin melakukan penarikan sebelum Hamas benar-benar dilucuti. Sementara kerangka yang didukung Amerika Serikat mengaitkan demiliterisasi dengan penarikan Israel secara bertahap serta penempatan pasukan stabilisasi internasional.
Artinya, persoalan utamanya bukan hanya bagaimana membuat kesepakatan di atas kertas.
Pertanyaannya adalah:
Apakah semua pihak benar-benar akan mematuhi kesepakatan tersebut?
Sebab perdamaian membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar dokumen.
Ia membutuhkan mekanisme verifikasi, pihak yang mampu menegakkan aturan, dan konsekuensi ketika aturan dilanggar.
Jangan sampai Gaza hanya menjadi proyek pembangunan
Di sinilah kita kembali kepada persoalan kebutuhan dasar manusia.
Ketika seseorang di Gaza mendapatkan rumah baru, tentu itu sangat berharga.
Ketika seorang anak mendapatkan sekolah baru, itu sangat baik.
Ketika rumah sakit dibangun kembali, air bersih tersedia, jalan diperbaiki, dan ekonomi mulai bergerak, itu semua merupakan bagian penting dari pemulihan.
Tetapi semuanya harus berdiri di atas satu fondasi:
keamanan.
Tanpa keamanan, pendidikan tidak stabil.
Tanpa keamanan, ekonomi tidak berkembang.
Tanpa keamanan, rumah tidak benar-benar menjadi tempat tinggal yang aman.
Tanpa keamanan, investasi pembangunan menjadi sangat rentan.
Dan tanpa keamanan, masyarakat akan terus hidup dalam ketakutan bahwa apa yang mereka bangun hari ini bisa hilang besok.
Karena itu, pembangunan Gaza seharusnya tidak dipandang hanya sebagai proyek konstruksi.
Ia harus menjadi bagian dari rekonstruksi kehidupan manusia dan tatanan politik yang mampu mempertahankan kehidupan tersebut.
Apa bentuk keamanan yang ideal?
Idealnya, Gaza tidak berada dalam kondisi di mana setiap kelompok dapat memiliki senjata sendiri-sendiri dan menentukan keamanan berdasarkan kekuatan masing-masing.
Tetapi solusi sebaliknya juga tidak cukup: masyarakat Palestina tidak boleh berada dalam posisi tanpa perlindungan sementara keamanan sepenuhnya bergantung kepada pihak yang secara politik atau militer berkonflik dengan mereka.
Yang dibutuhkan adalah otoritas keamanan yang sah, akuntabel, dan memiliki kemampuan nyata untuk melindungi penduduk.
Dalam jangka pendek, pasukan internasional dapat menjadi salah satu mekanisme.
Dalam jangka panjang, masyarakat Palestina membutuhkan institusi keamanan dan pemerintahan yang legitimate, profesional, serta mampu mempertahankan hukum dan ketertiban.
Dan yang paling penting, harus ada jaminan politik yang kredibel terhadap kedaulatan dan keselamatan masyarakat Palestina.
Sebab perdamaian yang sehat bukanlah kondisi ketika satu pihak dibuat tidak mampu melawan sementara pihak lainnya tetap bebas melakukan apa saja.
Perdamaian adalah ketika kedua belah pihak memiliki alasan yang kuat untuk tidak menggunakan kekerasan karena ada aturan, jaminan, dan konsekuensi yang benar-benar bekerja.
Membangun Gaza berarti membangun masa depan
Karena itu, bantuan Saudi, bantuan negara-negara Arab, bantuan internasional, dan proyek pembangunan Gaza patut dilihat sebagai sesuatu yang sangat penting. Contoh proyek Saudi di Rafah menunjukkan bahwa pembangunan dapat mencakup rumah sekaligus sekolah, kesehatan, air, sanitasi, jalan, masjid dan fasilitas sosial lainnya.
Tetapi pembangunan fisik harus berjalan bersama penyelesaian persoalan keamanan dan politik.
Sebab manusia tidak hanya membutuhkan rumah.
Manusia membutuhkan tempat yang aman untuk tinggal di dalamnya.
Anak-anak tidak hanya membutuhkan sekolah.
Mereka membutuhkan keyakinan bahwa sekolah itu masih berdiri ketika mereka kembali besok.
Rumah sakit tidak hanya membutuhkan gedung dan peralatan.
Dokter dan pasien membutuhkan jaminan bahwa rumah sakit tersebut tidak akan kembali menjadi medan perang.
Dan masyarakat tidak hanya membutuhkan makanan untuk hari ini.
Mereka membutuhkan kepastian bahwa kehidupan yang mereka bangun tidak akan kembali dihancurkan.
Maka jika suatu hari Gaza benar-benar dibangun kembali, keberhasilannya tidak seharusnya diukur hanya dari berapa banyak rumah yang berhasil didirikan atau berapa kilometer jalan yang berhasil diperbaiki.
Ukuran keberhasilan yang jauh lebih penting adalah:
Apakah orang Palestina akhirnya bisa hidup normal tanpa terus-menerus takut bahwa rumah, sekolah, rumah sakit, dan kehidupan mereka akan kembali dihancurkan?
Jika jawabannya belum, maka rekonstruksi belum selesai.
Karena pada akhirnya, membangun Gaza bukan hanya tentang membangun kembali apa yang telah hancur.
Membangun Gaza adalah memastikan bahwa apa yang dibangun kembali tidak dihancurkan lagi.
Dan di situlah persoalan keamanan menjadi sama pentingnya dengan persoalan pangan, rumah, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Gaza membutuhkan pembangunan. Tetapi Gaza juga membutuhkan jaminan bahwa pembangunan itu memiliki masa depan.